AKPER PEMKOT TEGAL

Hidup adalah Proses Belajar dan Berjuang Tanpa Batas

Posts Tagged ‘skb 3 menteri tentang pengelolaan perguruan tinggi milik pemda’

SKB 3 Menteri Ditandatangani Untuk Selamatkan Sekolah Tinggi Kesehatan Milik Pemda

Posted by joe pada 03/01/2011

Jakarta, 23/12/2010 (Kominfo-Newsroom) Tiga kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, danKementerian Dalam Negeri, menandatangani surat keputusan bersama(SKB) dengan Menko Kesra Agung Laksono mengenai Pengelolaan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan milik pemerintah daerah.

Penandatangan SKB No.07/XII/SKB/2010, No1962/Menkes/PB/XII/2010, No. 420-1072/2010 ini, dilakukan MenteriKesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Pendidikan NasionalM. Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di hadapan Menkokesra Agung Laksono, berlangsung di kantor Kemenkokesra,Jakarta, Kamis (23/12).

Menkokesra Agung Laksono kepada pers mengatakan, bahwa, SKB ini untuk menjamin tersediannya tenaga kesehatan baik bidan dan perawatdari 76 perguruan tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah. Untuk menjamin dan melahirkan tenaga kesehatan yang dibutuhkanmaka diperlukan kesepakatan bersama agar tercapai ketentuan hukumdan eksistensi lembaga. Perijinan dilakukan ke Mendiknas dengan rekomendasi dari Menkes dan yang memfasilitasinya adalah Mendagri,diharapkan ini bisa membantu program yang sudah digulirkan, kataAgung Laksono. SKB ini ditandatangani sebagai komitmen pemerintah gunamendukung pencapaian MDGs Bidang Kesehatan. Untuk mencapainyadibutuhkan ketersediaan tenaga perawat dan medis yangmencukupi.

Pada saat ini terdapat 76 perguruan tinggi kesehatan milikPemerintah Daerah yang tersebar di beberapa daerah di Indonesiayang ijin operasionalnya berasal dari Kementerian Kesehatan danmemberikan kontribusi positif dalam pembangunan bidangkesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, danPemerintahan Kabupaten/Kota, juga telah ditetapkan bahwa pemberiandan pencabutan izin pendirian serta pengelolaan pendidikan tinggimerupakan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional.

Terkait hal itu maka, dinilai perlu diambil kebijakan strategis yang menjamin kesinambungan pendidikan tinggi kesehatan di daerah yang secara de facto sudah berjalan, dan harus tetap menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memberikan pelayanan wajib dan mendasar kepada masyarakat.Maka dibentuklah Keputusan Bersama Menteri Pendidikan.

Sejak tidak berlakunya UU Badan Hukum Pendidikan nasib sekitar 76 sekolah tinggi di bidang kesehatan milik pemerintah daerah menjadi tidak memiliki dasar hukum. “SKB ini hanya membenahi dasar hukum, standar kurikulum dan sebagainya sudah kita selesaikan semua. Hanya saja UU BHP yang tidak berlaku lagi membuat lembaga pendidikan tingg ini lalu tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditutup,” kata Endang Rahayu Sedyaningsih. Karena itu diambil terobosan dengan mebuat dasar hukumnya agar puluhan sekolah tersebut tidak ditutup.

Sementara itu M. Nuh memaparkan tidak berlakunya UU BHP ini membuat sekolah tinggi bidang kesehatan milik pemda harus diselenggarakan oleh Kemendiknas. Karena untuk pengelolaan sekolah tinggi itu kewenangannya berada pusat di Kemendiknhas. “Tapi kalau Kemendiknas mengambil alih semua sekolah tinggi kesehatan itu menjadi sekolah negeri seperti PTN lainnya, terus terang bebannya menjadi luar biasa, katanya. Dikatakannya, Kemendiknas tidak sanggup kalau me-negeri-kan seluruh sekolah-sekolah yang telah diselenggarakan oleh pemda. “Karena konsekuensinya harus membiayai secara keseluruhan termasuk gaji karyawan,” tutur dia.

Karena itu pemilik aset dan gaji pegawai tetap wewenang pemda. Sedangkan kewenangan penyelenggaraan pendidikan termasuk memberikan perizinan, pendampingan dan pembinaan terkait akademik menjadi kewenangan Kemendinas. Sementara Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, mengatakan bahwa sekolah tinggi di daerah tidak termasuk wewenang pemda. Tapi dengan diterbitkannya SKB ini pemda yang mempunyai sekolah tinggi diantaranya di bidang kesehatan bisa tetap berjalan.”Untuk status dosen tetap di lingkup pemda. Nanti akan dikoordinasikan dengan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,” pungkasnya. [wid]

Sumber : http://www.depkominfo.go.id dan  http://seruu.com/nasional/

Posted in KABAR KAMPUS | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 36 pengikut lainnya.